Sebabgaji seorang anggota DPRD khususnya di Kabupaten Sumbawa semakin gede. Jika sebelumnya hanya menerima lebih kurang Rp 10 juta, sekarang bisa mencapai sekitar Rp 30 juta lebih dalam sebulan. Hal ini setelah adanya penambahan tunjangan penghasilan yang diterima para wakil rakyat tersebut sejak Oktober 2017 kemarin.
Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai - Upah Minimum Kabupaten UMK Kabupaten Kuningan naik sebesar Rp 25 ribu, sehingga total UMK 2022 Kuningan sebesar Rp "Untuk penetapan UMK 2022 naik sebesar Rp 25 ribu jadi sekitar Hal itu berdasarkan kajian daerah yang di ajukan ke Provinsi," ujar Sekda Kuningan, H Dian Rahmat Yanuar saat ditemui di salah satu Rumah Makan di Jalur Wisata Palutungan, Rabu 1/12/2021. Selain kenaikan UMK, Dian mengaku ada perubahan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap anggota dewan. "Ke depan tunjangan anggota dewan naik. Sedangkan dengan rencana pemotongan tunjangan pada eselon dua dan empat itu akan disesuaikan," katanya. Secara terpisah Bupati Kuningan H Acep Purnama mengatakan bahwa hasil UMK Kuningan itu ke empat terakhir dari Kota / Kabupaten lain yang berada di Jawa Barat. "Berapapun kenaikan kita sesuai dengan PP 36 terkait sistem pengupahan. Pertimbangan sesuai dengan kriteria, kuningan tidak ada industri dan laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan UMK kita lebih baik dari Kota / Kabupaten lain," katanya. Dalam pengajuan UMK sebelumnya, kata Acep mengatakan Kalau tidak salah ada 10-14 indikator dan itu sudah sesuai dengan kajian serta aturan. "Pengajuan UMK itu ada 10-14 indikator. Karena kita tidak punya zona industri dan Insya Allah suatu saat dengan industri ada, kenaikan itupun akan berproses. Alhamdulillah ada beberapa kabupaten kota proses harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan PP 36," katanya. Mengenai kenaikan biaya tunjangan Anggota DPRD Kuningan, Acep mengatakan bahwa kenaikan tunjangan itu sudah sesuai dengan prosedur dan kinerja DPRD Kuningan. "Untuk kenaikan tunjang anggota DPRD, saya memahami sesuai dengan prosedur itu hak mereka sebagai anggota DPRD, kalau besar kecilnya tergantung," katanya. Sekadar informasi, mengenai kenaikan tunjangan bagi sejumlah Anggota DPRD Kuningan itu muncul kegiatan pokok-pokok pikiran Aspirasi itu dianggarkan sebesar Rp 38,750 Mikiar. Dengan perincian untuk porsi Ketua DPRD Kuningan itu sebesar Rp sedangkan untuk Wakil Ketua yang terdiri tiga orang itu masing - masing sebesar Kemudian penentuan anggaran untuk Anggota DPRD yang terlibat dalam Badan Anggaran BANGGAR itu sebesar Rp dan Anggota DPRD Lainnya itu sebesar Rp Di sisi lain anggaran tunjangan perumahan itu porsi Ketua DPRD Kuningan sebesar dan Ketiga Wakil Ketua itu masing - masing dan untuk anggota itu sekitar Sementara anggaran tunjangan transportasi untuk Pimpin Dewan, diantaranya Ketua dan Tiga Anggota DPRD Kuningan sebagai Wakil Ketua itu ada yang sebesar dan untuk Anggotanya sebesar Nominal itu sebagai anggaran yang wajib dibayarkan kepada pejabat Legislatif itu sudah mutlak di potong sebesar Rp 1 Juta dan itu berdasarkan kajian tim Apraisal. *

Dilansirdari Tribunnews jika semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya dirinci, gaji yang diterima setiap anggota DPRD Kabupaten berkisar antara 36 juta hingga 45 juta per bulan, itu sudah sudah termasuk potongan PPh 21 pajak penghasilan sebesar 15 persen. Gaji anggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017. Uang Representasi Rp 1.575.000.

Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menjadi perbincangan belakangan ini. DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki peran penting untuk negara. Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah alias DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan DPR. DPR memiliki tiga fungsi sesuai pasal 20A ayat 1 UUD 1945, terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berikut penjelasan mengenai fungsi DPR sebagai lembaga tinggi negara Fungsi Legislasi Peran DPR untuk membuat Undang-Undang bersama Presiden Fungsi Anggaran DPR mempunyai wewenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang sudah diajukan oleh pemerintah Presiden Fungsi Pengawasan DPR menjalankan pengawasan pada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Pengawasan ini berupa APBN dan kebijakan pemerintah terhadap UUD NRI 1945. DPR berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan ketika pemilu berlangsung. Masa jabatan anggota DPR yang terpilih sampai 5 tahun kedepan. DPR dibagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Gaji DPR per Bulan Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya dijelaskan dalam Surat Edaran Setjen DPR RI RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/ Gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 75 tahun 2000. Pasal 1 menjelaskan besarnya gaji ketua, wakil ketua, dan gaji pokok anggota per bulan. Gaji pokok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp Gaji pokok Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp Gaji pokok Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp Gaji dan Tunjangan DPR Anggota DPR RI mendapatkan berbagai tunjangan sesuai jabatan seperti anggota, wakil ketua, dan ketua. Tunjangan ini mencakup tunjangan istri, anak, beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan anggaran rumah jabatan. Mengutip dari berikut rincian tunjangan anggota DPR Uang sidang/paket sebesar Rp Asisten anggota Rp Tunjangan beras sebesar Rp per jiwa, setiap bulan Tunjangan PPh Pasal 21 Rp Tunjangan istri sebesar 10 % dari gaji pokok untuk Anggota DPR Rp per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan untuk dua anak sebesar 2 % dari gaji pokok anggota DPR RI untuk Anggota DPR Rp per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR RI Tunjangan jabatan Anggota DPR Rp per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan kehormatan anggota DPR RI Tunjangan kehormatan Anggota DPR Rp per bulan Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan komunikasi anggota DPR RI Tunjangan komunikasi Anggota DPR Rp per bulan Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Tunjangan komunikasi anggota DPR RI Anggota DPR Rp per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp per bulan Bantuan listrik dan telepon Rp Biaya perjalanan harian sebesar Uang harian daerah tingkat I per hari Rp Uang harian daerah tingkat II per hari Rp Uang representasi daerah tingkat I per hari Rp Uang representasi daerah tingkat II per hari Rp Fasilitas Lainnya Anggota DPR mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan rumah, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiunan. Berikut rincian fasilitas yang didapatkan anggota DPR Fasilitas rumah jabatan RJA Kalibata, Jakarta Selatan per tahun sebesar Rp Fasilitas RJA Ulujami Jakarta Barat pertahun sebesar Rp Tunjangan beras pensiunan sebesar Rp per bulan Uang Pensiun sebesar 60 % dari gaji pokok untuk Ketua DPR sebesar Rp Wakil ketua DPR sebesar Rp Anggota DPR sebesar Rp
LaporanKontributor Kuningan, Ahmad Ripai. TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Mundurnya Deki Zaenal Muttaqin dari jabatan Anggota DPRD Fraksi Gerindra juga Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, mendapat dukungan dari istrinya, Auliya Fatmah saat ditemui di rumahnya, di Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kuningan Jawa Barat.. Istri tercinta Deki Zaenal Muttaqin itu berkomitmen setia
Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Ade Abdul Jafar Sidiq menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Andri Yanto Kuningan - Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Ade Abdul Jafar Sidiq merelakan seluruh gajinya sebagai wakil rakyat selama dua bulan dibelanjakan kebutuhan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Ade memberikan bantuan sembako dengan memprioritaskan para janda tua, dan lansia.“Saya secara pribadi sudah melaksanakan bantuan kemanusiaan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Bantuan ini diprioritaskan pada masyarakat binaan fokus terhadap para jompo, lansia, dan janda-janda tua,” kata Ade Abdul Jafar Sidiq, Kamis 23/4/2020.Ade mengaku, seluruh pembelian sembako berasal dari gaji sebagai anggota dewan selama dua bulan. Jika kondisinya masih tetap seperti ini, maka tak menutup kemungkinan akan kembali menyalurkan bantuan sembako dari gaji di bulan mendatang.“Ada sebanyak 750 paket sembako, masker yang saya sebar di Dapil III Kuningan. Sumber pendanaan ini murni dari seluruh pendapatan mutlak hak saya sebagai anggota dewan, yakni gaji selama dua bulan sejak Maret dan April, saya habiskan sampai nol rupiah untuk baksos ini,” aksi serupa juga dilakukan anggota dewan yang lain, Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun yang jelas, aksi ini setidaknya dapat menggerakan semua Anggota DPRD Kuningan agar melakukan langkah serupa.“Kalau itu saya tidak tahu, saya hanya berinisiatif sendiri tanpa ada paksaan atau instruksi partai. Namun ini juga bagian dari gerakan sosial saya sebagai kader Partai Amanat Nasional PAN,” bantuan tepat sasaran, pihaknya bersama tim, melakukan pendataan hingga tingkat rukun tetangga RT. Sehingga seluruh bantuan yang disalurkan diterima oleh warga yang betul-betul membutuhkan.“Saya bersama tim melakukan pendataan, agar bantuan ini tepat sasaran. Sehingga bantuan betul-betul bermanfaat bagi warga yang sangat membutuhkan,” ditotal, lanjutnya, seluruh gaji selama dua bulan mencapai angka Rp40 juta. Walaupun dipakai untuk bantuan kemanusiaan, Ia tetap masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pendapatan lain.
MANADO Anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2019-2024 yang baru saja dilantik langsung terima gaji pertengahan September ini.. Gaji yang diterima anggota DPRD Sulut masih sama dengan anggota dewan sebelumnya, yakni sebesar Rp 48 juta.. Dengan rincian, penghasilan tetap seperti uang representasi Rp 2,2 juta, uang paket Rp 225.000, tunjangan jabatan Rp 3,2 juta, tunjangan komisi Rp
manager Follow Suka jalan-jalan dan bertaman, berusaha menikmati hidup dengan tidak terlalu mau berfikir berat. Sesuai motto just enjoy your life, enjoy what you were doing October 21, 2021 Mungkin anda sering bertanya berapa gaji seorang anggota DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/daerah.? Nah kali ini akan secara khusus membahas tentang besaran gaji bulanan, tunjangan, biaya transfortasi maupun pemasukan dari penerimaan lain lengkap dengan pertanyaan yang sering kita temui mengenai hal ini. Yuk kita simak bersama ya Isi1 Sekilas Yang Dimaksud Besaran Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Periode 2019-20242 Apa saja tunjangan anggota DPRD? Beberapa tunjangan anggota DPRD terdiri atas 3 Apakah anggota DPRD mendapatkan uang pensiun?4 Berapa uang pensiun anggota DPRD?5 Jumlah Anggota DPRD Tingkat Provinsi6 Apakah boleh anggota DPRD merangkap jabatan?7 Berapa jumlah komisi di DPRD?8 Legislatif di provinsi9 Mengapa DPRD termasuk lembaga legislatif?Sekilas Yang Dimaksud DPRDDPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD Periode 2019-2024NoPenghasilan Anggota merangkap ketua Anggota merangkap wakil ketua Anggota DPR 1Gaji istri 10% dari GP anak 2 anak x 2% GP sidang/ beras Rp per jiwa per PPhH pasal komunikasi peningkatan fungsi pengawasan dan Lain 11Anggaran listrik dan telepon Rp kredit mobil Rp / orang / Perjalanan Harian14a. Daerah tingkat I per hari Daerah tingkat II per hari Representasi16a. Daerah tingkat I per hari Daerah tingkat II per hari Pemeliharaan Rumah Jabatan18RJA Kalibata Jakarta Selatan per tahun Ulujami Jakarta Barat per tahun rumah lengkap21Uang Pensiun 60% dari gaji pokok Beras Pensiunan per jiwa per berdasarkan Surat Edaran Setjen DPRRI RI/XII/2010Apa saja tunjangan anggota DPRD?Beberapa tunjangan anggota DPRD terdiri atas Uang RepresentasiTunjangan KeluargaTunjangan BerasUang PaketTunjangan JabatanTunjangan Alat KelengkapanTunjangan Alat Kelengkapan LainTunjangan Komunikasi IntensifApakah anggota DPRD mendapatkan uang pensiun?Hak pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR diatur mulai pasal 12-21 UU Nomor 12 tahun 1980. Pasal 12 UU No 12 Tahun 1980 berbunyi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun anggota DPRD?Uang pensiun anggota DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Rinciannya, Rp 3,02 juta untuk anggota DPR yang merangkap ketua. Angka ini 60 persen dari gaji pokok sebesar Rp 5,04 juta per bulan. Jumlah Anggota DPRD Tingkat ProvinsiAnggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 tiga puluh lima orang dan paling banyak 100 seratus orang dengan masa jabatan selama 5 lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. berikut dibawah ini merupakan 7 alat kelengkapan DPRD Legislasi Daerah / Badan Pembentukan Peraturan Kehormatan, kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurnaApakah boleh anggota DPRD merangkap jabatan?Pimpinan dan Anggota DPRD dapat merangkap jabatan sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sumber kode etik DPRD tahun 2020 Berapa jumlah komisi di DPRD?Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Jumlah Komisi sebanyak-banyaknya 4 empat Komisi. Sedangkan jumlah anggota dalam setiap Komisi diupayakan sama. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna di provinsiDPR-RI berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 Sebagai Badan Legislatif Daerah Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengapa DPRD termasuk lembaga legislatif?Dikatakan lembaga legislatif karena diberikannya kewenangan kepada DPRD untuk membuat produk hukum, dan juga mekanisme pengisian jabatannya yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung, dan menjadi legislatif tidak penuh karena fungsi pokok dari sebuah lembaga perwakilan tidak diberikan secara juga video dari channel CNBC berikut ini Nah demikian itu tadi informasi tentang berbagai pertanyaan tentang besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD yang kami sajikan dari team besar sekali harapan kami informasi ini membawa manfaat buat para pembaca ya, semua data yang kami sajikan kami rangkum dari berbagai sumber, sewaktu-waktu bisa berubah. Semoga bermanfaat buat anda. manager Follow Suka jalan-jalan dan bertaman, berusaha menikmati hidup dengan tidak terlalu mau berfikir berat. Sesuai motto just enjoy your life, enjoy what you were doing Gaji anggota dprdtunjangan anggota DPRD KUNINGAN(MASS)- Kenaikan gaji Anggota DPRD untuk tahun 2022 menjadi sorotan publik dan banyak pihak menilai kenaikan itu dinilai menyakiti warga ditengah kondisi Kuningan yan saat ini tengah prihatin. Bukan hannya banyak warga yang kesulitan akibat pendemi tapi juga banyak muncul orang-orang miskin baru akibat pandemi. Terkait besaran kenaikan gaji anggota dewan , []
JAKARTA - Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji dan tunjangan 575 anggota DPR periode 2019 – 2024. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Rabu 2/10 menyebutkan, pagu anggaran untuk DPR pada APBN Tahun 2020 mencapai Rp5,11 triliun. Sudah tentu, itu bukan hanya untuk gaji dan tunjangan wakil rakyat. Gaji dan tunjangan anggota dewan, bervariasi, dibedakan antara Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR. Namun jika dirinci, seorang anggota dewan bisa menerima minimal sekitar Rp50 juta yang antara lain terdiri dari gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan istri Rp420 ribu, tunjangan anak 2 anak Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras per jiwa Rp30 ribu, tunjangan PPH Pasal 21 Rp 2,6 juta A. Gaji dan Tunjangan Tetap 1. Gaji pokok - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 2. Tunjangan Istri - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 3. Tunjangan anak 2 anak - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 4. Uang sidang/paket Rp 5. Tunjangan jabatan - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 6. Tunjangan Beras Rp 7. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp B. Penerimaan lain 1. Tunjangan Kehormatan - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 2. Tunjangan Komunikasi Intensif - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 4. Bantuan Listrik dan Telepon Rp 5. Asisten Anggota Rp Fasilitas Kredit Mobil Rp per anggota per periode C. Biaya perjalanan 1. Uang Harian per hari a. Daerah Tingkat I per hari Rp b. Daerah Tingkat II per hari Rp 2. Uang Representasi per hari a. Daerah Tingkat I per hari Rp b. Daerah Tingkat II per hari Rp D. Rumah Jabatan 1. Anggaran Pemeliharaan - Rumah Jabatan Anggota RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp per tahun - Rumah Jabatan Anggota RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp per tahun 2. Perlengkapan Rumah Lengkap E. Pensiunan - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp Sumber Editor E Sulaiman
KUNINGAN(KN),- Anggota Fraksi Gerindra-Bintang DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laelasari, mempertanyakan keberadaan pabrik pengolahan kotoran hewan (kohe) untuk dijadikan pupuk yang berlokasi di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur. Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Andri Kuningan – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sepakat menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID-19. Kepedulian ini sebagai wujud keprihatinan, atas banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri akibat hanya para anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, gerakan sosial ini diikuti pula Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan. Sebab kedua pejabat daerah itu merupakan kader dari PDI dihitung dari 9 Anggota Fraksi PDI Perjuangan dengan masing-masing gaji nominal Rp 30 juta, maka totalnya tembus Rp 270 juta. Belum lagi sumbangan yang diberikan Bupati sebesar Rp 100 juta dan Wakil Bupati Rp 50 juta, maka total keseluruhan menjadi Rp 420 juta.“Alhamdulillah kita semua sudah sepakat, gaji per anggota fraksi itu Rp 30 juta dikali 9 orang. Semua untuk membantu mempercepat penanganan COVID-19 di Kuningan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kuningan, Dede Sembada dalam keterangan persnya, Rabu 28/8/2021.Selain 9 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, Bupati Kuningan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan juga memberi bantuan senilai Rp 100 juta. Termasuk Wakil Bupati Kuningan selaku kader partai memberi bantuan Rp 50 juta.“Seluruh dana yang terkumpul akan dikelola oleh DPC. Nanti DPC membangun Posko COVID-19 terpusat di DPC, hingga membangun posko-posko di PAC atau kecamatan,” DPC PDI Perjuangan Kuningan akan membentuk pula relawan-relawan COVID-19 mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Semua relawan tersebut akan terkoordinasi dalam posko-posko PDI Perjuangan.“Seluruh posko dibantu ranting, kemudian akan terjun ke setiap desa untuk mendata warga warga positif COVID-19, termasuk warga yang isoman. Mereka akan diberi bantuan paket sembako PDI Perjuangan dari dana itu,” memberikan bantuan sembako, pihaknya akan membantu dalam program percepatan Vaksinasi Corona ke masyarakat. Sebab proses vaksinasi di Kuningan dinilai masih kurang.“Sehingga belum terbentuk herd immunity atau kekebalan. Maka PDI Perjuangan akan ikut mengadakan vaksinasi di kantor DPC hingga PAC bagi masyarakat yang belum vaksin,” mengungkapkan, semua kegiatan sosial ini sebagai bentuk kepedulian PDI Perjuangan.“Apalagi PDI Perjuangan ini selalu menangis tertawa bersama masyarakat. Salah satunya dalam situasi pandemi COVID-19,” pungkasnya.* IniGaji Presiden dan Wapres Periode 2019-2024. Dream - Dalam debat Capres 2019 terakhir, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno, berjanji tidak akan mengambil gaji bila memenangkan Pilpres 2019. Sandiaga justru akan memberikan gaji kepada sejumlah pihak. .
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/208
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/46
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/275
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/262
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/152
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/202
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/87
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/255
  • 9khjuc0d0v.pages.dev/125

    • gaji anggota dprd kabupaten kuningan